Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka, Organisasi Guru Nilai Kurang Tertib

Evaluasi Sekolah Tatap Muka, Organisasi Guru Nilai Kurang Tertib
Sekolah tatp muka

Pembelajaran tatap muka- Organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di 16 provinsi. Dari evaluasi tersebut diketahui banyak pelanggaran protokol kesehtan (prokes) yang terjadi.

Adapun, 16 provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian, ada Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Papua, serta Papua Barat.

Pelanggaran prokes yang banyak terjadi adalah tidak melaksanakan 3M atau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini seperti yang terjadi di Kab. Kep. Simeulue, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Melawi, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Pandeglang, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Situbondo.

Imam menjelaskan, ada banyak sekolah yang sudah melaksanakan PTM sejak Februari 2021. Padahal, guru-guru di sana belum mendapatkan vaksinasi sehingga hal ini merupakan pelanggaran protokol kesehatan.

Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Situbondo (Jatim), khususnya guru SMA/SMK, kemudian di Kabupaten Melawi (Kalbar), baru sebagian kecil yang divaksinasi. Di Kabupaten Klaten dan Kab Boyolali (Jateng) guru-guru mulai PAUD-SMA/SMK belum kunjung divaksinasi, termasuk guru Madrasah Kemenag.

Lambatnya proses vaksinasi ini pun membuat guru-guru merasa resah. Padahal, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan opsi belajar tatap muka pada sekolah yang guru dan tenaga pendidiknya telah melakukan vaksin demi mencegah learning loss.

“Akhirnya Guru dan Tenaga Pendidik yang belum divaksinasi merasa resah, sekolah sudah mulai uji coba tatap muka, namun mereka belum kunjung divaksinasi,” ungkap Iman yang menerima laporan P2G Daerah.

Namun, P2G memberikan apresiasi terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang hanya melakukan Uji Coba Tatap Muka di 85 sekolah saja. Hal ini mengingat ada ratusan sekolah di Jakarta, termasuk durasi uji coba PTM yang hanya 1 hari saja per kelas angkatan.

5 Rekomendasi penerapan Pembelajaran tatap muka

pembelajaran tatap muka- P2G juga menjelaskan, selama ini tidak ada sanksi tegas dari pemerintah daerah atau satgas COVID-19 daerah pada sekolah yang melanggar protokol kesehatan, baik saat berangkat dan pulang sekolah. Untuk itu, P2G memberikan lima poin rekomendasi, sebagai berikut

1. Pemda membentuk ‘Satgas Khusus PTM Sekolah’ yang melibatkan unsur: Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan. Tugasnya mengawasi dan memantau mobilitas siswa dan guru sepulang sekolah sehingga tidak melanggar protokol kesehatan COVID-19.

“Adapun Satgas Covid Sekolah tentu tak punya kapasitas mengontrol siswa sepulang sekolah mengingat jumlah guru yang terbatas dan akses rumah siswa yang beragam,” terang Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.

2. Mengimbau Pemda untuk tegas menindak sekolah dan guru yang melanggar protokol kesehatan. P2G juga meminta Dinas Pendidikan memaksimalkan peran Satgas Khusus tersebut serta Pengawas sekolah untuk melakukan inspeksi mendadak dan mengevaluasi kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan Prokes.

“Sidak mesti dilakukan setiap hari dan memastikan semua sekolah terawasi dengan baik. Pelanggaran terhadap 3M dan Prokes baik di sekolah maupun luar sekolah harus betul-betul zero tolerance,” ujar guru Labschool UNJ ini.

3. Mendesak Pemerintah Daerah mengakselerasi proses vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Termasuk meminta Kemendikbud untuk menegaskan dan mengingatkan kembali agar Dinas Pendidikan dan Sekolah dipastikan sudah mengisi Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka (check list) dan Dinas Pendidikan dipastikan sudah mengkroscek terhadap sekolah yang sudah mengisi Daftar Periksa tersebut.

Pasalnya, per 7 April 2021 Daftar Periksa Kemendikbud baru diisi oleh 52,87% atau 282.940 sekolah. Sementara itu, sekolah belum merespon sebanyak 252.210 sekolah atau 47,13%.

4. Meminta agar Dinas Pendidikan setempat memberikan bekal pelatihan metode ‘cyber pedagogy’ dan ‘blended learning’ kepada para guru. Guru mesti terus dibekali kompetensi melaksanakan pembelajaran ganda karena metode ini tidak pernah didapatkan saat belajar di LPTK oleh para calon guru.

5. Meminta sekolah jujur dan terbuka, jika tidak siap melakukan Uji Coba PTM. Jangan karena ada desakan Dinas Pendidikan, lantas sekolah melaksanakan uji coba PTM, padahal sarana pendukung prokes dan Daftar Periksa belum dipenuhi.

Semua daftar periksa juga harus disampaikan pada orang tua siswa. Sehingga ada penerimaan informasi yang jelas diterima orang tua. Sekolah juga diminta segera mengalokasikan dan membelanjakan Dana BOS untuk memenuhi syarat Daftar Periksa, melengkapi sarana prasarana pendukung protokol kesehatan. Agar ketika uji coba pembelajaran tatap muka dilakukan, sekolah betul-betul sudah siap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *