Merdeka Belajar: Resmi Dihapus, Kelulusan Siswa Tahun Ini Ditentukan Ujian Sekolah

Setelah menjadi isu sekian lama terkait ujian nasional di Indonesia, pada akhirnya Kementerian Pendidikan telah final pada keputusannya untuk menghapus ujian nasional yang selama ini menjadi kontroversi di berbagai daerah di Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemndukbud) menegaskan kembali bahwa kelulusan peserta didik untuk TA 2020/2021 akan ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru.

Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021,” pada laman resmi Kemendikbud, Rabu (13/2/2020).

Tentu saja penghapusan ujian nasional tidak serta merta begitu saja di umumkan. Namun Kementerian Pendidikan telah memiliki berbagai langkah antisipasi mengenai kebijakan penghapusan ujian nasional itu.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud mengimbau kepada sekolah-sekolah di Indonesia agar sekolah sebagai satuan pendidikan agar segera melakukan persiapan berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Merdeka Belajar: Resmi Dihapus, Kelulusan Siswa Tahun Ini Ditentukan Ujian Sekolah
Persiapan Sekolah Tanggapi Kebijakan Baru

 

Dilansir dari Kompas.com berikut ini adalah lima poin persiapan yang harus di lakukan oleh sekolah dalam menyambut kebijakan tersebut:

  1. Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru.
  2. Bahan ujian sekolah untuk kelulusan peserta didik (seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, dan atau bentuk kegiatan lain) dibuat oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan.
  3. Satuan pendidikan yang belum siap membuat bahan ujian sekolah dapat menggunakan bahan penilaian (tes tertulis, tugas, dan atau bentuk ujian lain) yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti soal-soal yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
  4. Dinas pendidikan tidak dapat memaksa satuan pendidikan untuk menggunakan bahan tertentu dalam pelaksanaan ujian sekolah.
  5. Kementerian Pendidikan dan menyediakan contoh-contoh praktik baik ujian sekolah melalui laman https://puspendik.kemdikbud.go.id/publikasi.

Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan dua payung hukum, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590).

Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 1591).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *